Laws & Regulations
Indonesian Constitution (Undang-Undang Dasar, UUD)
- 1945 Constitution of the Republic of Indonesia (before amendment)
- 1945 Constitution of the Republic of Indonesia (amended, in Indonesian language)
- First Amendment to the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia
- Second Amendment to the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia
- Third Amendment to the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia
- Fourth Amendment to the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia (in Indonesian language)
Laws (Undang-Undang, UU) related to Decentralization
*In chronological order
- UU 12/2008 | Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah
- UU 24/2007 | Penanggulangan Bencana
- UU 33/2004 | Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah
- UU 32/2004 | Pemerintahan Daerah
- UU 25/2004 | Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional
- UU 15/2004 | Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara
- UU 1/2004 | Perbendaharaan Negara
- UU 17/2003 | Keuangan Negara
- Law 34/2000
(Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah) - Law 25/1999
(Pemerintahan Daerah) - Law 22/1999
- Law 5/1974
(Basic Principles on Administration in the Region) - Law 18/1965
- Law 1/1945
(Peraturan mengenai Kedudukan Komite Nasional Daerah)
Government Regulations related to Decentralization
- Government Regulation 26/2008
(Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional)
(National Spatial Structure Plan) in English - Government Regulation 7/2008
(Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan) - Government Regulation 6/2008
(Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah) - Government Regulation 50/2007
(Tata Cara Pelaksanaan Kerja Sama Daerah) - Government Regulation 45/2007
(Persyaratan dan Tata Cara Pengangkatan Sekretaris Desa Menjadi Pegawai Negeri Sipil) - Government Regulation 38/2007
(Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota) - Government Regulation 3/2007
(Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan) - Government Regulation 37/2006
(Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah) - Government Regulation 6/2006
(Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah) - Government Regulation 79/2005
(Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah) - Government Regulation 73/2005
(Kelurahan) - Government Regulation 72/2005
(Desa) - Government Regulation 65/2005
(Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal) - Government Regulation 58/2005
(Pengelolaan Keuangan Daerah) - Government Regulation 54/2005
(Pinjaman Daerah) - Government Regulation 53/2005
(Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2004 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah) - Government Regulation 37/2005
(Perubahan atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah) - Government Regulation 24/2005
(Standar Akuntansi Pemerintahan) - Government Regulation 6/2005
(Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah) - Government Regulation 32/2004
(Pedoman Satuan Polisi Pamong Praja)
Ministrial Regulations related to Decentralization (all in Indonesian language)
- Ministry of Home Affairs regulation 26/2006
(Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2007) - Ministry of Home Affairs regulation 20/2005
(Pedoman Perjalanan Dinas Luar Negeri bagi Pejabat/Pegawai di Lingkungan Departemen Dalam Negeri, Pemerintah Daerah dan Pimpinan serta Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah) - Ministry of Home Affairs regulation 18/2005
(Kode dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan) - Ministry of Home Affairs regulation 12/2005
(Pedoman Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Belanja Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah) - Ministry of Home Affairs regulation 09/2005
(Pedoman bagi Pemerintah Daerah dalam Pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah) - Ministry of Home Affairs regulation 05/2005
(Pedoman Penilaian Calon Sekretaris Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota serta Pejabat Struktural) - Ministry of Home Affairs regulation 04/1999
(Pencabutan Beberapa Peraturan Menteri Dalam Negeri, Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Instruksi Menteri Dalam Negeri mengenai Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa)
